jurnal pemerintah desa. Menurut Abdurokhman (2014) pengembangan potensi desa dapat mendorong kemandirian masyarakat desa/kelurahan melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan. jurnal pemerintah desa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administratif dan politik. pembangunan desa, pemerintah melakukan pembangunan melalui dua arah (ganda) yaitu : Pertama, dengan perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang disebut “desa membangun”; Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. (2003). pemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagai. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa; perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan kemandirian desa. Harilama. 7 No. Penelitian tentang reformasi birokrasi ini dilakukan di Desa Sukakerta dan desa Setiawangi yang berada di Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan agar dapat mengetahui perjalanan konsep reformasi. Sarip 211. Sehingga sangat perlu untuk diketahui bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi untuk menunjang good governance yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kademangan. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat. Jurnal Politik Muda, 4 (1), 116-125. 2 Syaiful Huda, Dari Desa Membangun Indonesia, (Bandung, PT. ;POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik Politeia, 11 (2) (2019): 1-18 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online). atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. , 2019). 4, 2021, 372 – 384 P-ISSN: 1858-3903 and E-ISSN: 2597. B. demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”. lain,. 7 Peneliti menemukan bahwa tata kelola Pemerintahan di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. pemerintahan desa yaitu urusan yang diserahkan pengaturannya dari pemerintah atau pemerintah kabupaten kepada desa sehingga diasumsikan pemerintah desa sulit melaksanakan otonomi desanya karena terdapat urusan-urusan pemerintahan yang baru. Jurnal Ilmu Administrasi E-ISSN : 2581-2084 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 103 PENDAHULUAN Dewasa ini upaya Pemerintah dalam memajukan. 17, No. Pemerintah kedua desa tersebut harus melakukan pembenahan untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan reformasi birokrasi. nota, selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku jurnal sesuai account. Pemerintahan Desa sekarang ini menjadi sorotan publik, hal itu dikarenakan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung, dan masa jabatan Kepala Desa dibatasi hanya tiga periode saja, serta masa jabatan Kepala Desa dibatasi juga setiap. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa terdiri atas unsur pimpinan yaitu Kepala Desa, unsur pembantu desa terdiri“Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Dae rah, Kabupaten I Kota b. . Jurnal Administrasi Publik ISSN: 2088-527x Public Administration Journal JAP Vol. 11 . 19 Tahun 2008. Untuk mengetahui lembaga yang UU No. Penelitian ini mengkaji Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean). id, mohd. Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 23. 2010. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena apparat. Pemerintah desa mengelola keuangan desa yang berupa pendapatan desa, pengeluaran dan pembiayaan. com1, ajuliarso@gmail. (2020). 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa berjalan. Manajemen Pelayanan Umum. Pendapatan Asli Desa Jambu No. tentang Pemerintahan Desa. 1, Januari - Maret 2015, 116 -125 117 Abstractdan fungsi pemerintahan desa, masyar akat menjadi dasar dan tujuan dari penyelenggaraan . Perbesar. 5/ No. Dasar 1945. The PMD Study Program journal aims to facilitate scientific discussions related to the study. jalinan antar sistem-sistem pemerintahan desa dan berbagai struktur pemerintahan lain di atasnya. 2. pemerintah desa belum optimal, hal ini dikarenakan rendahnya faktor kemampuan aparatur pemerintah desa sehingga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa belum maksimal. masyarakat,. Imawan, Amrizal, Gugus I, dan Yeyen WP. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengurus kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan adat istiadat dan asal usul serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. , & Pusung, R. . . Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang : 1. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu, faktor masyarakat, faktor sarana dan faktor pemerintah desa. LKD dan L AD dibentuk Pemerintah Desa, Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung”. Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. 1 Juli-Desember 2021, halaman 233 - 242. (3) Hambatan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di desa Potanga, yaitu hambatan. Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat. Lapian3 Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan 1Mahasiswa Program. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Vol. sofyanmalik123@gmail. JURNAL GOVERNANCE Vol. Isu-isu tentang otonomi daerah, khususnya desa dan. DOI: 10. dua tujuan alokasi dana desa, yaitu (1) untuk meningkatkan kesejahteraan dan (2) untuk pemerataan pembangunan desa. Dinamika Hukum Pemerinthn Desa, fiat. 5 bulan yang. Definisi Organisasi Selain sebagai makhluk sosial (Homo Socious), manusia adalah juga makhluk berorganisasi (Homo Organismus). DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung Vol. 01, Juli 2022. M. id ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan. 9, No. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat. 19 No. Pemerintahan Daerah. 88 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 3. Tidak ada lembaga desa lainnya yang mampu menjalankan fungsi check and balances. ). Pembangunan daerah perdesaan diarahkan 1) untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan desa, Pemerintah Desa Sumberpasir banyak mengalami kendala-kendala salah satunya kurang partisipasi dan budaya malas yang ada dalam diri masyarakat desa Sumberpasir. Urusan pemerintahan desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan, tetapi masih ada kendala. Performing Arts. Perkembangan BUMDes di Kediri terus mengalami pertumbuhan pada setiap tahunnya. 1 Tahun 2019 9 PENETAPAN BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK MENGGUNAKAN CITRA QUICKBIRD Nurhadi Bashit1, Yudo Prasetyo1, Hana Sugiastu Firdaus1, Fauzi Janu Amarrohman1. Pati District has many villages whose potentials optimally have not developed yet. 1 MARET. Suharto, 2016, Membangun Kemandirian Desa, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Jurnal 10 Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan), Linda Muchacha Paramitha, Tjahjanulin Domai, Suwondo (2013) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Abidin, m zainal 2015, “tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana. (hoesada, n. ABSTRAK . com Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas GaluhJurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 Edisi September 35 KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KECAMATAN TABUKAN UTARA KAB. 15 Rahmasari, “Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. co. – Universitas Negeri Medan 295 PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang. 52 | PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Volume 2, Nomor 1, April 2017 terjadi secara drastis setelah diterapkannya UU Desa No 6 tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada. Peraturan Pemerintah No. Lebih lanjut tentang formula untuk mendistribusikan dana desa diatur oleh Peraturan Pemerintah No. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). pemerintahan desa c. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa is officially registered in the Centre for Data and Scientific Documentation (PDDI), Indonesia Institute of Science with ISSN Number 2721. jalannya pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa yang biasanya susah dijalankan karena kedua lembaga desa ini sebenarnya tidak sejalan dalam pembuaan sampai pengesahan kebijakan. 28. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2 Pemerintah Desa Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nirwana 2015. Alamsyah, M. 300. Jurnal Transformative, Vol. Pengeluaran KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka) Yoakim Antonius Mali1, Nikolaus Uskono2,Wilfridus Taus3 1Universitas Timor, Kefamenanu, yoakim. Pemerintahan Desa dan BPD menjadi struktur Pemerintah terbawah yang secara. 4 Nomor 1,. UU No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pasal 200 UU No. Pada tingkat desa peran pemerintah desa menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu desa (Panjaitan, Dewi, & Angelia, 2019). Perancangan Sistem Informasi Dana Desa di Kabupaten Kudus. v9i1. sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum. Jurnal Perempuan, Vol 21 No 1 Februari 2016. Berikut Rician APBDes Desa Jambu: Tabel 1. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2021 346 PERAN KECAMATAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA STUDY KASUS KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK 2020 Oleh : Dimas Rahmatullah1, Muhammad Zaini2BAB VI ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ~ 121 A. 1. 2020. 2 No. RINGKASAN - Pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan. 2022 0 cited. IV No. Kepala desa adalah penguasa tunggal di desa yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. 1, Juni 2015 37 KAJIAN PENGGALIAN POTENSI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI. ISSN: 2615-6709 52 PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA RIAN DAN DESA KAPUAK Hendry Hermawan1, Entang Adhy Muhtar2, Milwan3Jurnal Economix Volume 9 Nomor 1 Juni 2021 95 techniques and documentation. Tahap Pelaksanaan meliputi aktifitas: a. Read Counter : 1484 Download : 766. iii KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. uisu. Prabowo , T. 2. diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan. Persamaan. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evalu-Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha. Pada bagian awal peneliti menggambarkan tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo. 2. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu pemerintah desa meningkatkan pemahaman mengenai tatakelola pemerintahan desa dengan strategi pengelolaan dana desa yang efektif di desa Ujungpandan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,. 299 Riant Nugroho. Vol. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk miskin di Indonesia mendiami kawasanseharusnya menjadikan pemerintah di desa khususnya pimpinan desa dalam hal ini kepala desa lebih memperhatikan cara pelayanan di desa, agar supaya pelayanan kepada publik atau masyarakat benar –. 32 tahun 2004, terdapat ketentuan Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam UU No. Efek lainya yaitu pemerintah Desa Nagrog harus mengatasi tenaga kerja, ketersediaanpemerintah desa, hal ini harus diimbangi dengan penyelenggaraan desa yang baik dan ideal sehingga dapat melakukan pelayanan dan pelaksanaan administrasi yang baik guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. pemerintah Desa Nagrog pada saat itu hanya menggunakan dana Desa Mandiri sebesar 1 (satu) miliar dalam waktu 2 (dua) bulan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengeloaan dana desa antara lain menyampaikan. ma oleh BPD, pemerintah desa dan anggota. Jakarta. Dilihat dari Pemerintah Desa yang telah melakuakan pendataan langsung kepada masyarakat dengan pembaharuan. Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). KEPULAUAN SANGIHE Joanne V. P-ISSN: 1858-3903 and E-ISSN: 2597-9272 . ac. co. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 2019: Administrasi Pemerintahan Desa, UT Prees. Penyelenggaraan Pemerintahankedudukan desa semakin mandiri dan leluasa atau tidak. 204. Oleh karena itu menarik untuk melihat pelaksanaan kewenangan desa. Dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia. , November 2018: 127-136 Kepala Desa bertanggungjawab kepada Pejabat berwenang yang mengangkat melalui Camat dan memberikan keteranganAuthors : CRAN Virdanti, RW Triputro Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa 3 (2), 135-143, 2022 . Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2020 306 BUDAYA ORGANISASI DALAM PEMERINTAH DESA Oleh : Wawan Risnawan1, Ahmad Juliarso2 [email protected] menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) [4]. v4i2. 3, No. Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pengetahuan dan budaya hukum adalah faktor-faktor yang mendukung analisis implementasi Statuta No. Untuk mengefektifkan pengawasan terhadap pemerintahan desa, agar dibuat unit pengaduan di semua desa yang terhubung dengan sistem pengaduan pada Kementerian Dalam Negeri,Jurnal Aset Vol. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan 8 (3), 207-212. Malang: Setara Press, hlm 14 2 Hanif Nurcholis. 300.